Jakarta, 23 Mei 2025 – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terus mengembangkan akses transportasi rel yang terjangkau melalui skema tarif Public Service Obligation (PSO). Pada 2025, program ini diproyeksikan melayani lebih dari 421 juta pelanggan sebagai wujud nyata negara menjamin hak mobilitas masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menegaskan, “PSO adalah bentuk nyata dukungan pemerintah melalui DJKA Kemenhub dan KAI Group untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat luas. Ini bukan sekadar subsidi, tapi solusi konkret untuk keadilan akses transportasi.”
Selama lima tahun terakhir, jumlah pelanggan PSO terus meningkat signifikan. Dari 145 juta pelanggan di 2021, meningkat menjadi 427 juta pada 2024, dan diperkirakan mencapai 421 juta pelanggan pada 2025. Secara kumulatif, sejak 2021 hingga 2025, jumlah pelanggan mencapai 1,59 miliar orang.
DJKA berperan strategis sebagai pembuat kebijakan, pengawas layanan, dan pengelola anggaran PSO untuk memastikan program berjalan optimal dan berkelanjutan. Pada 2025, estimasi pelanggan PSO terbagi antara 11,5 juta penumpang KA antarkota dan hampir 410 juta penumpang KA perkotaan.
Anne Purba menambahkan, “Proyeksi ini menunjukan semakin banyak masyarakat menggunakan Kereta api —terjangkau, tepat waktu, dan mendukung transisi menuju transportasi rendah emisi.”
Hingga April 2025, KAI Group mencatatkan pertumbuhan positif dengan 157 juta pelanggan yang dilayani, naik 9,01 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Pertumbuhan terjadi di berbagai layanan KAI seperti KAI Induk, KAI Commuter, LRT Jabodebek, dan layanan lainnya.
“PSO harus dilihat sebagai investasi masa depan yang berkelanjutan. KAI berkomitmen terus bersinergi lintas sektor agar kereta api makin menjadi andalan—lebih aman, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan,” tutup Anne. (Redaksi)
Leave a Reply