Advertisement

BSI Bawa Misi Keuangan Syariah untuk Dunia yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan di Forum PBB

Jakarta, 29 April 2025 – Keuangan syariah tidak hanya menawarkan solusi alternatif dalam dunia finansial, tetapi juga menyuarakan semangat inklusivitas dan keberlanjutan di forum global. Hal ini disampaikan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) saat mewakili Indonesia dalam pertemuan Side Event of 2025 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Forum on Financing for Development (FFD) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

BSI menjadi salah satu pembicara dalam forum yang diselenggarakan oleh Joint SDG Fund dan United Nations Development Programme (UNDP), bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Pada kesempatan ini, BSI memperkenalkan kerangka pembiayaan berbasis syariah yang dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

Forum UN ECOSOC merupakan bagian dari rangkaian menjelang Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (FfD4) yang akan digelar di Spanyol pada Juni hingga Juli 2025. Konferensi ini menjadi wadah global untuk memperkuat kolaborasi dan strategi pendanaan pembangunan jangka panjang di berbagai negara.

Direktur Keuangan & Strategi BSI, Ade Cahyo Nugroho, menyampaikan bahwa nilai-nilai utama dalam keuangan syariah seperti keadilan dan transparansi memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan global. 

“Prinsip-prinsip yang ada di keuangan syariah sangat sesuai dengan cita-cita pembangunan global, yang memperjuangkan manfaat ekonomi riil dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menumbuhkan semangat untuk saling menguntungkan, yang didukung oleh kerangka etika dan dampak sosial dan lingkungan yang kuat. Selain itu, prinsip-prinsip ini memprioritaskan transparansi, yang menjadikan keuangan syariah bukan sekadar pilihan finansial, melainkan juga komitmen untuk masa depan yang lebih adil dan bertanggung jawab,” kata Cahyo.

Ia menambahkan, keuangan syariah yang inklusif dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan. BSI pun berkomitmen memperluas ekosistem keuangan Islam di Indonesia, serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 dengan pendekatan keuangan berkelanjutan.

Dalam hal ini, BSI menjalankan berbagai program seperti kampanye Green Business Culture, pelacakan emisi digital melalui Digital Carbon Tracking, serta pembiayaan bagi UMKM dan sektor ramah lingkungan. Selain itu, kolaborasi BSI dengan Bappenas menghasilkan inisiatif Green Zakat, sebagai upaya memperluas pengaruh zakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Cahyo menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan prinsip ESG, BSI memiliki tiga pilar utama: perbankan berkelanjutan, operasional berkelanjutan, dan kontribusi sosial di luar aktivitas perbankan. “Selain itu, BSI juga mengumumkan keanggotaan terbaru dalam United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), yang memperkuat komitmen BSI dengan menandatangani Principles for Responsible Banking. Bersama-sama, kita membayangkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” paparnya.

BSI juga telah mencetak sejarah sebagai penerbit Sukuk Keberlanjutan pertama di Indonesia dengan nilai Rp3 triliun. Dana dari Sustainability Sukuk ini telah digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, energi bersih, dan akses air bersih bagi ribuan penerima manfaat. Dampaknya sangat luas, mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga pengurangan emisi karbon secara signifikan.

Di sisi lain, Green Zakat yang dikembangkan bersama BAZNAS dan UNDP menjadi pendekatan baru yang menjadikan zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan sekaligus perlindungan lingkungan. Pendekatan ini memperkuat relevansi zakat dalam menjawab tantangan sosial dan ekologis masa kini.

“Keuangan syariah menjadi kekuatan penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia dan memberikan kontribusi substansial bagi pembiayaan dan sosial. Peran penting ini ditampilkan dalam Kerangka Pembiayaan Nasional Terpadu, Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Rencana Induk Keuangan Islam Indonesia. Ini diwujudkan dalam kebijakan yang dibentuk oleh peraturan keuangan berkelanjutan,” tutup Cahyo.

Sementara itu, Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas, Agustin Arry Yana, menilai BSI sebagai representasi yang tepat bagi Indonesia karena kontribusinya yang konsisten dalam memajukan ekonomi syariah. 

“Kami melihat kiprah dan pencapaian BSI selama ini di sektor perekonomian syariah menjadikannya cocok sebagai representasi Indonesia di forum UN ECOSOC ini. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. (Redaksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *